Hari Buruh di Lampung Barat

- Penulis

Jumat, 1 Mei 2026 - 19:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Reki Fahlevi

Di Kabupaten Lampung Barat, Hari Buruh tidak pernah benar-benar terasa sebagai bagian dari hiruk pikuk demonstrasi.

Di sini suasana cenderung sepi dan sunyi, seperti kabut pagi yang turun pelan di sekitar kebun kopi.

Data menunjukkan sekitar 189 ribu penduduk bekerja di daerah ini. Ironisnya, 164 ribu itu di antaranya berada di sektor informal atau sekitar 88,62 persen.

Artinya, mayoritas “buruh” di Lampung Barat bukan buruh dalam definisi pabrik, melainkan petani, pekerja keluarga, dan tenaga lepas yang tidak memiliki kontrak, tidak memiliki jaminan sosial, bahkan tidak memiliki kepastian penghasilan.

Di Lampung Barat, Hari Buruh bukan tentang upah minimum, melainkan soal bertahan hidup dari musim ke musim.

Ketiadaan industri besar membuat jumlah perusahaan relatif terbatas dan belum menjadi penopang utama ekonomi.

Struktur ekonomi masih bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan rakyat, bukan pada korporasi besar.

Dalam perspektif ekonomi ketenagakerjaan, kondisi ini mencerminkan apa yang disebut dualisme pasar tenaga kerja oleh W. Arthur Lewis, yaitu ketika sektor tradisional menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi dengan produktivitas dan perlindungan yang rendah.

Sementara itu, Karl Marx telah lama mengingatkan bahwa relasi kerja yang timpang akan melahirkan eksploitasi terselubung, bukan hanya di pabrik, tetapi juga dalam struktur produksi yang tidak adil.

Di Lampung Barat, teori-teori tersebut tidak lagi terdengar akademis, sebab ia telah menjelma menjadi kenyataan sehari-hari.

Buruh di sini tidak turun ke jalan karena mereka tidak memiliki waktu untuk itu.

Mereka sibuk memastikan kebun tetap berbuah, sayur mayur tetap tumbuh, dan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. (*)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Berita Terkait

TPP Naik Kelas: Dari Pendamping Administratif Menjadi Motor Penggerak Transformasi Desa
Dana Desa Kini Bisa “Dipotong” untuk Cicilan Koperasi Merah Putih, Solusi atau Beban Baru Desa?
“BUMDes Terhambat Regulasi? Antara Kewajiban Badan Hukum dan Lambannya Verifikasi”
Dana Desa Dorong Ketahanan Pangan, Sleman Bangun Kekuatan Ekonomi dari Desa
“Dari Desa untuk Pangan Negeri: Kebangkitan BUMKal Kabupaten Sleman Menyemai Harapan Baru”
Tenaga Pendamping Profesional (TPP), Sahabat Desa dalam Perencanaan hingga Pemberdayaan
“Di Balik Permendes 16/2025: Ketika Posyandu, PAUD, dan Koperasi Berebut Anggaran”
Mengapa Banyak BUMDes Jalan di Tempat? Catatan Akhir Tahun dari Desa
Berita ini 3 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Jumat, 1 Mei 2026 - 19:24 WIB

Hari Buruh di Lampung Barat

Kamis, 16 April 2026 - 09:19 WIB

TPP Naik Kelas: Dari Pendamping Administratif Menjadi Motor Penggerak Transformasi Desa

Senin, 13 April 2026 - 13:47 WIB

Dana Desa Kini Bisa “Dipotong” untuk Cicilan Koperasi Merah Putih, Solusi atau Beban Baru Desa?

Minggu, 12 April 2026 - 11:36 WIB

“BUMDes Terhambat Regulasi? Antara Kewajiban Badan Hukum dan Lambannya Verifikasi”

Rabu, 8 April 2026 - 06:27 WIB

Dana Desa Dorong Ketahanan Pangan, Sleman Bangun Kekuatan Ekonomi dari Desa

Berita Terbaru

Opini

Hari Buruh di Lampung Barat

Jumat, 1 Mei 2026 - 19:24 WIB

ARTIKEL

Sinergi BUMKal dan KDMP Jadi Kunci Percepatan Ekonomi Desa

Jumat, 1 Mei 2026 - 09:25 WIB