BUMDes dan Keraguan Investor: Tantangan yang Harus Dijawab
Dalam diskusi “Ngobrol Desa Bisa Merdeka” edisi 10 Juni 2025, muncul satu tema krusial: bagaimana membangun kepercayaan investor terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seorang pengusaha menyampaikan keraguannya: “Saya tidak melihat jaminan keamanan untuk investasi di BUMDes.” Pandangan ini mencerminkan kegelisahan yang cukup luas di kalangan mitra usaha eksternal, khususnya mengenai kepastian hukum, tata kelola, dan keberlanjutan bisnis desa.
BUMDes, meski secara regulasi telah diakui dalam UU Desa dan turunannya, masih belum familiar secara menyeluruh di mata dunia usaha. Minimnya literasi publik tentang model bisnis BUMDes serta kurangnya transparansi dan publikasi profil usaha menjadi akar dari ketidakpercayaan tersebut. Apalagi jika dibandingkan dengan koperasi atau PT, BUMDes kerap dianggap sebagai entitas semi-formal yang rentan intervensi politik lokal, terutama saat pergantian kepala desa.
Perluasan Peran BUMDes dalam Pelayanan Publik dan Bisnis Strategis
Diskusi mengungkap banyak potensi usaha yang justru belum optimal digarap oleh BUMDes. Seorang peserta menyampaikan bahwa mestinya BUMDes lebih masuk ke sektor-sektor yang mendukung layanan publik seperti air bersih, pengelolaan sampah, energi terbarukan, transportasi lokal, dan internet desa. Sektor-sektor ini umumnya tidak bersaing langsung dengan pelaku swasta, sehingga lebih sesuai bagi BUMDes yang berbasis sosial ekonomi.
Contohnya, dalam konteks wisata desa, pengelolaan parkir dan kebersihan bisa menjadi peran strategis BUMDes daripada bersaing dalam pengelolaan objek wisatanya sendiri. Demikian pula dengan penyediaan air bersih dan pengolahan limbah: ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang bisa dijadikan basis pendapatan berkelanjutan bagi BUMDes, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga.
Pengalaman pengusaha dalam pengelolaan sampah di Purwakarta—dengan investasi alat senilai ratusan juta rupiah—menjadi bukti bahwa desa-desa siap menjadi mitra asal sistemnya jelas dan kepercayaan terbangun.
Model Bisnis Kolaboratif: BUMDes, Koperasi, dan Investor
Dalam mencari jalan tengah atas kegelisahan investor, diskusi menggagas model kolaboratif yang melibatkan tiga pihak: BUMDes, koperasi warga, dan investor. Ide ini bukan hanya menjembatani visi gerakan (BUMDes) dan orientasi bisnis (investor), tapi juga menempatkan masyarakat sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat utama.
Model tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk PT baru, dengan struktur saham misalnya 40% BUMDes, 30% koperasi warga, dan 30% investor. Dengan demikian, BUMDes tetap menjadi pengendali mayoritas (minimal 51% jika koperasi dan BUMDes digabung), sementara investor mendapat ruang legal dan bisnis yang jelas. Ini juga menjawab keraguan investor terhadap ketidakpastian politik desa: selama mereka berinvestasi pada entitas hukum baru (PT) dengan kontrak profesional, risikonya dapat diminimalkan.
Model seperti ini akan jauh lebih meyakinkan daripada menanamkan modal langsung ke BUMDes tanpa kepastian pengelolaan jangka panjang.
Rumah BUMDes sebagai Ekosistem Koneksi dan Pemberdayaan
Salah satu inisiatif strategis yang diperkenalkan dalam diskusi adalah platform rumahbumdes.id. Platform ini tidak hanya menjadi direktori data dan profil BUMDes, tapi juga wahana pembelajaran, jejaring profesi, dan pasar kemitraan. Dengan menyatukan profil direktur, sekretaris, staf, hingga konsultan pendamping dalam satu sistem, platform ini menjadi “rumah bersama” untuk koneksi dan pemberdayaan (connecting and empowering).
Namun masih ada tantangan. Banyak akun atau profil di Rumah BUMDes yang belum menampilkan informasi lengkap. Padahal, seperti ditunjukkan dalam diskusi, profil yang lengkap—dari NIB, NPWP, sampai kategori usaha—akan menarik perhatian investor yang mencari mitra profesional. Dengan kata lain, profil yang detail adalah pintu gerbang kemitraan. Jika Rumah BUMDes mampu dihidupkan secara dinamis, tidak sekadar daftar pasif, maka ia bisa menjadi marketplace kolaborasi investasi antara desa dan dunia usaha.
Refleksi Gerakan dan Jalan ke Depan
alam refleksinya aktivis gerakan seringkali mendorong tanpa terlibat dalam keuntungan bisnisnya. Tapi dari kacamata pengusaha, logika ini tidak berkelanjutan. “Kalau tidak ada bisnisnya, siapa yang menjamin keberlanjutan usaha itu?” kata seorang pengusaha dalam diskusi malam.
Refleksi ini penting. Gerakan tidak boleh berhenti pada idealisme semata. Ia perlu dijembatani dengan praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan, profesional, dan terbuka. Maka di sinilah peran pendamping, rumah data, dan regulasi bersih menjadi penting. Jika kita ingin desa menjadi lokus pembangunan dan investasi, maka perlu iklim kolaboratif yang dibangun atas dasar kejelasan, keterbukaan, dan peran nyata warga desa.
BUMDes bukan hanya alat pemerintah desa. Ia adalah kendaraan ekonomi bersama. Dengan modal sosial dan finansial yang tepat, serta mitra yang saling percaya, BUMDes bisa menjadi episentrum pembangunan ekonomi lokal di abad ke-21.
Penutup
Catatan ini ingin mempertegas bahwa revitalisasi BUMDes harus berjalan di atas dua kaki: gerakan sosial dan logika bisnis. Keduanya tidak saling meniadakan, justru saling memperkuat. Rumah BUMDes bisa menjadi penghubung strategis antara aktor lokal dan mitra eksternal. Syaratnya: data valid, partisipasi aktif, dan keberanian membuka diri pada inovasi kemitraan.
Dengan sinergi seperti ini, desa bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek yang mengundang kolaborasi dan kepercayaan.
