Inilah Alur Bisnis BUMDes dalam Skema MBG (Makan Bergizi Gratis)

1. Pembentukan atau Kolaborasi dengan Yayasan

• Alasan utama: Hanya lembaga berbentuk yayasan yang diperbolehkan oleh BGN untuk mengajukan dan menerima dana operasional MBG.
• BUMDes tidak bisa langsung menjadi pelaksana, tetapi dapat:
  • Membentuk yayasan baru,
  • Bermitra dengan yayasan yang sudah ada (misalnya yayasan TPQ),
  • Menjadi pemilik infrastruktur dapur dan menyewakan kepada yayasan.
• Dokumen legalitas yang diperlukan: akta yayasan, SK pengesahan Kemenkumham, dan domisili.

2. Pengajuan Titik Lokasi dan Validasi Aset

• BUMDes menentukan dan mengirim titik lokasi dapur melalui sistem aplikasi MBG.
• Kendala umum: Nama BUMDes tidak bisa muncul di sistem karena bukan yayasan.
• Solusi: Yayasan yang ditunjuk mendaftarkan lokasi dengan dukungan surat kerja sama dengan BUMDes.
• Harus melengkapi dokumen legalitas tanah (sertifikat/letter C/PBB) untuk membuktikan lahan tidak dalam sengketa.

3. Pengadaan Infrastruktur dan Logistik

• BUMDes bertugas menyiapkan dapur MBG sesuai standar:
  • Bangunan ±400 m²
  • Lahan minimal 600 m²
  • Peralatan masak industri
  • 2 unit mobil pengantar makanan
• Modal awal: ± Rp2,5 miliar (dapat berasal dari dana BUMDes, CSR, investasi warga, atau pembiayaan syariah).

4. Pola Sewa Dapur MBG

• Yayasan menyewa dapur dari BUMDes dengan tarif Rp2.000/paket makanan.
• Rata-rata paket per dapur: 4.000 per hari.
• Potensi pendapatan: Rp160 juta/bulan per dapur (20 hari kerja).
• Sistem pembayaran: masuk ke virtual account bersama yayasan dan kepala dapur dari SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia).

5. Penyediaan Bahan Baku Lokal

• BUMDes dapat menjadi supplier bahan baku (beras, telur, sayur, daging, buah) jika memenuhi syarat lokalitas.
• Syarat: Harus ada penggilingan padi/peternakan/produksi tahu tempe lokal yang aktif.
• BUMDes dapat memfasilitasi pendirian unit-unit usaha tersebut bila belum ada → membuka peluang ekonomi baru.

6. Kemitraan dan Investasi Sosial

• BUMDes mengundang mitra investasi dari masyarakat desa, diaspora, atau pelaku UMKM.
• Contoh skema: Investasi Rp250 juta = 10% kepemilikan → potensi hasil tetap Rp16 juta/bulan.
• Model bisnis ini bersifat aman karena pembayar utama adalah negara melalui program resmi BGN.

7. Penguatan Ekosistem Desa

• BUMDes sebagai agregator:
  • Membangun koperasi dapur atau klaster pasok.
  • Menyatukan beberapa BUMDes kecil untuk memenuhi skala pasokan besar.
• Forum BUMDes daerah juga mendorong sinergi antar-BUMDes agar dapat bersaing dengan vendor besar non-desa.

GABUNG GROUP BUMDES MBG