Sleman, Yogyakarta – Ketahanan pangan tak lagi sekadar dimaknai sebagai kemampuan menyediakan bahan pangan bagi masyarakat. Di tingkat desa, konsep ini berkembang menjadi upaya membangun kemandirian ekonomi lokal, memperkuat produksi berbasis potensi wilayah, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Kebijakan pemerintah yang mengalokasikan minimal 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong desa sebagai basis produksi pangan nasional. Melalui kebijakan ini, desa tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga sebagai pengelola usaha pangan yang terorganisir dan berorientasi pasar melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau di Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).
Kabupaten Sleman menjadi salah satu daerah yang progresif dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pada tahun 2025, sebanyak 86 kalurahan di Sleman menerima total Dana Desa sekitar Rp127,3 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp25,4 miliar dialokasikan khusus untuk mendukung program ketahanan pangan desa.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Sleman, Agung Margandhi, menyebut bahwa kebijakan ini telah membawa perubahan signifikan dalam penguatan ekonomi desa.
“Ketahanan pangan desa hari ini tidak hanya soal produksi, tetapi juga bagaimana desa mampu mengelola usaha secara berkelanjutan, membangun jejaring pasar, dan menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan melalui BUMKal memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan program bantuan yang bersifat jangka pendek. Berbagai sektor dikembangkan, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan hingga peternakan dengan komoditas unggulan seperti padi, cabai, bawang merah, sayuran, kelengkeng, melon, ikan air tawar hingga ternak unggas dan kambing.
Selain itu, model usaha yang dijalankan juga memperkuat ekosistem ekonomi desa. BUMKal menggandeng kelompok tani, kelompok wanita tani, pelaku UMKM, hingga jaringan pasar dan rumah makan. Dalam beberapa kasus, produk yang dihasilkan bahkan telah masuk dalam rantai pasok yang lebih luas.
Salah satu contoh sukses terlihat pada BUMKal Makmur Murakabi di Kalurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem. Dengan dukungan anggaran sekitar Rp262 juta, BUMKal ini mengembangkan pertanian terpadu seluas satu hektar yang menghasilkan panen timun baby hingga 11 ton, serta budidaya cabai dan kelengkeng super. Kawasan tersebut juga tengah dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi pertanian.
Inovasi serupa hadir dari BUMDes Widodo Makaryo di Kalurahan Widodomartani, Ngemplak, yang mengembangkan budidaya melon dalam greenhouse dengan konsep wisata agro “Pilih Sendiri, Petik Sendiri”. Setiap unit mampu menampung sekitar 600 tanaman dengan masa panen sekitar 70 hari, membuka peluang ekonomi baru di sektor wisata desa.
Sementara itu, di lereng Merapi, BUMDes Kepuhsari di Kalurahan Kepuharjo, Cangkringan, mengembangkan usaha peternakan burung puyuh petelur. Dengan populasi sekitar 6.000 ekor, produksi telur harian mencapai 5.000 hingga 5.500 butir, dengan permintaan pasar yang terus meningkat dari berbagai sektor, mulai dari pedagang tradisional hingga pelaku usaha kuliner.
Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa investasi Dana Desa pada sektor ketahanan pangan memberikan dampak nyata. Dengan rata-rata alokasi sekitar Rp300 juta per kalurahan, desa memiliki peluang besar untuk mengembangkan potensi ekonomi berbasis lokal.
Namun demikian, keberhasilan program ini tetap bergantung pada kualitas pengelolaan. Kapasitas manajemen BUMKal, kemampuan analisis usaha, serta kejelian membaca pasar menjadi faktor penentu keberlanjutan usaha.
“Penguatan kapasitas pengelola BUMKal dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, penyuluh pertanian, hingga pendamping desa menjadi kunci agar program ini benar-benar optimal,” tambah Agung.
Ke depan, ketahanan pangan desa diharapkan tidak hanya menjadi program sektoral, tetapi berkembang sebagai gerakan bersama yang didukung oleh ekosistem kolaborasi yang kuat. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi penopang ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
