Sleman – Upaya memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKal) sebagai motor penggerak ekonomi kalurahan terus didorong melalui kegiatan Pokok Pikiran (POKIR) DPRD DIY Komisi B berupa Penguatan Kapasitas Pengelola BUMDes, yang diselenggarakan di BUMKal Oerip Soemohardjo, Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Kegiatan ini menghadirkan Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak., Senior Konsultan Bumdes.id sebagai narasumber utama. Peserta kegiatan terdiri dari unsur pamong kalurahan, BPKal, pengelola BUMKal/BUMDes, serta pendamping desa.
Dalam pemaparannya, Widodo menekankan bahwa BUMKal tidak cukup hanya berdiri sebagai pelaksana regulasi atau sekadar mengelola penyertaan modal desa. Menurutnya, BUMKal harus hadir sebagai instrumen pemecahan masalah dan pengelola potensi lokal yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi esensi pendirian BUMDes yang berbasis kebutuhan dan potensi desa.
“BUMKal harus dibangun dari kebutuhan riil masyarakat dan potensi yang belum tergarap. Ketika desa mampu mengenali potensi dan permasalahannya, maka unit usaha yang lahir akan lebih berkelanjutan,” ungkap Widodo.
Materi yang disampaikan mengangkat tema “Strategi Pengembangan Jejaring Usaha BUMKal Berbasis Potensi Kalurahan”, dengan penekanan pada pentingnya membangun jejaring usaha yang terstruktur dan saling menguntungkan untuk memperluas pasar, meningkatkan akses modal, teknologi hingga distribusi. Jejaring tersebut dapat melibatkan petani, UMKM, distributor, perbankan, pemerintah, hingga mitra strategis lainnya.
Widodo juga memaparkan tahapan strategis pengembangan usaha BUMKal yang dimulai dari pemetaan potensi kalurahan, analisis rantai nilai, identifikasi aktor jejaring, penentuan model kolaborasi, penyusunan skema kerja sama hingga implementasi dan penguatan jejaring usaha. Model ini dinilai penting agar BUMKal tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan berbagai pelaku usaha desa.
Dalam sesi diskusi, peserta dari unsur pamong dan pengelola BUMKal turut membahas potensi Sardonoharjo dan wilayah sekitar yang dapat dikembangkan melalui pendekatan pemetaan bentang, mencakup aspek alam, sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi sebagai dasar penyusunan model usaha desa. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi sekaligus persoalan yang ada di kalurahan agar BUMKal mampu merumuskan unit usaha yang relevan dan berdampak.
Lebih lanjut, narasumber menjelaskan beberapa model jejaring usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMKal, antara lain kemitraan produksi, kemitraan distribusi, holding antar BUMKal, pengembangan klaster usaha hingga ekosistem wisata desa. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat posisi BUMKal sebagai konsolidator ekonomi desa dan penghubung antar pelaku usaha lokal.
Kegiatan POKIR DPRD DIY Komisi B ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola BUMKal sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah kalurahan, BPKal, pendamping desa, dan pelaku usaha desa.
Dengan penguatan kapasitas yang berkelanjutan, diharapkan BUMKal Oerip Soemohardjo Sardonoharjo dapat terus berkembang sebagai lokomotif ekonomi lokal yang tidak hanya menjalankan usaha, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi kalurahan.
“Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.” Kutipan Mohammad Hatta yang ditampilkan dalam materi pelatihan seolah menegaskan bahwa kebangkitan ekonomi nasional berawal dari desa-desa yang bergerak dan berdaya.
