MARGOAGUNG, SLEMAN – Pagi itu, Kamis, 12 Februari 2026, suasana Pasar Desa Sri Katon Agung di Kalurahan Margoagung tampak lebih hidup dari biasanya. Bukan karena hari pasaran, melainkan karena rombongan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman hadir langsung meninjau aktivitas Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).
Monitoring kali ini terasa istimewa. Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, R. Budi Pramono, S.IP., M.Si, turun langsung ke lapangan, didampingi tim Dinas PMK dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM). Kehadiran pimpinan dinas secara langsung memberi pesan kuat: penguatan ekonomi kalurahan bukan sekadar program administratif, tetapi kerja nyata yang harus dipastikan berjalan di lapangan.
Rombongan disambut hangat oleh Lurah Margoagung, Djarwo Suharno, bersama jajaran pamong kalurahan serta pengurus BUMKal Karya Manunggal. Dalam sambutannya, lurah menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah sekaligus membuka ruang evaluasi secara terbuka.
“Terima kasih atas kehadiran tim monitoring. Kami berharap dapat memperoleh advis dan penilaian agar pengelolaan BUMKal semakin baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sasaran pertama monitoring adalah Pasar Desa Sri Katon Agung. Pagi itu aktivitas perdagangan tidak begitu ramai—maklum, bukan hari pasaran. Hanya beberapa pedagang yang setia membuka lapak harian. Namun kedatangan kendaraan dinas dan rombongan pejabat membuat suasana pasar mendadak penuh rasa ingin tahu.
Para pedagang sesekali menoleh, seakan bertanya dalam hati: ada apa pagi ini?
Di tengah los-los pasar yang tampak mulai menua, Direktur BUMKal Karya Manunggal, Sudarman, menyampaikan paparannya dengan penuh semangat. Tanpa forum formal, ia berdiri sederhana di antara lorong pasar, menjelaskan realitas yang dihadapi pengelola.
Pasar desa tersebut telah diserahkan pengelolaannya kepada BUMKal. Namun mengelola aset besar dengan keterbatasan anggaran dan pemasukan menjadi tantangan tersendiri. Bangunan pasar sebenarnya masih kokoh dan gagah, tetapi perawatan yang belum optimal membuat sebagian area terlihat kurang terawat dan mulai tampak kumuh.
Persoalan lain muncul dari keberadaan pasar daerah yang letaknya tidak jauh dari pasar desa, sehingga persaingan aktivitas ekonomi sulit dihindari.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas PMK R. Budi Pramono melihat persoalan dari sudut pandang peluang, bukan sekadar masalah.
Ia menyinggung ikon kuliner Margoagung mie ayam goreng yang sudah dikenal hingga luar daerah. Menurutnya, pasar desa perlu memiliki identitas yang jelas agar mampu bersaing.
“Pasar ini harus punya positioning. Bisa menjadi pasar khusus kuliner, pasar hewan peliharaan, atau pasar klitikan. Jangan bersaing langsung dengan pasar daerah, tetapi mencari ceruk pasar sendiri,” jelasnya sambil menyusuri los-los pasar.
Ia menambahkan, revitalisasi tidak selalu dimulai dari pembangunan besar, melainkan dari citra.
“Pasar ini sebenarnya hanya perlu branding. Jika pasar bersih, tertata, dan cantik, pelanggan akan datang dengan sendirinya,” ujarnya.
Pesan itu terasa sederhana, namun mengandung strategi penting: menghidupkan kembali pasar melalui identitas dan pengalaman pengunjung.
Margoagung sendiri bukan desa tanpa kekuatan ekonomi. Kalurahan ini dikenal sebagai sentra kerajinan tahu terbesar di Sleman serta penghasil kerajinan bambu seperti kursi dan gazebo yang bahkan menembus pasar ekspor.
Selain itu, potensi desa wisata berbasis pertanian, perikanan, peternakan kambing, hingga pelestarian seni budaya seperti jatilan dan karawitan menjadi modal sosial yang kuat untuk dikembangkan secara terintegrasi.
Pada tahun 2025, BUMKal Karya Manunggal juga memperoleh dukungan program ketahanan pangan senilai Rp 300 juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha sebagai pemasok tahu bagi dapur SPPG sebuah langkah strategis yang membuka rantai ekonomi baru berbasis produk lokal.
Namun monitoring tidak hanya berbicara tentang potensi dan peluang. Tim monitoring yang dipimpin Siska Wulandari bersama TAPM Sigit Praptono juga menyoroti aspek tata kelola administrasi.
Beberapa catatan penting disampaikan, mulai dari penyusunan laporan keuangan yang harus sesuai standar akuntansi, kelengkapan dokumen kerja sama (MoU) dengan pihak ketiga, hingga penyusunan program kerja yang lebih sistematis.
Tim menemukan adanya pengeluaran cukup besar dalam rekening koran yang belum tercantum dalam program kerja resmi.
Hal ini menjadi perhatian serius karena BUMKal merupakan lembaga usaha publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui forum musyawarah kalurahan.
Tim monitoring menegaskan bahwa perubahan unit usaha atau kebijakan strategis tidak dapat diputuskan sepihak oleh direktur, melainkan harus melalui musyawarah bersama unsur penasihat, pengawas, dan seluruh pengurus.
Transparansi, akuntabilitas, dan kolektivitas menjadi kunci agar BUMKal tumbuh sehat dan dipercaya masyarakat.
Kunjungan pagi itu akhirnya terasa lebih dari sekadar evaluasi rutin. Di antara lorong pasar yang belum ramai, dialog demi dialog menghadirkan refleksi bersama: bahwa membangun ekonomi desa bukan pekerjaan instan.
Pasar desa mungkin sedang sepi, tetapi gagasan dan harapan justru sedang ramai diperbincangkan.
Monitoring bukan sekadar mencari kekurangan, melainkan menyalakan kembali arah—agar aset desa tidak hanya berdiri sebagai bangunan, tetapi benar-benar hidup sebagai pusat ekonomi masyarakat.
Dan di Margoagung, langkah itu tampaknya baru saja dimulai.
