SLEMAN, YOGYAKARTA, 25 Februari 2026 — Semangat transparansi dan akuntabilitas sosial menjadi ruh utama pelaksanaan Musyawarah Kalurahan (Muskal) Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Kepuhsari Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan. Forum ini menjadi momentum penting dalam memastikan pengelolaan usaha desa berjalan terbuka, partisipatif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Muskal dihadiri unsur Pemerintah Kalurahan, pengurus BUMKal, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap pengelolaan aset ekonomi kalurahan.
Dalam sambutannya, Kasi PPM)Dinas PMK Kabupaten Sleman, Siska Wulandari, S.Kom., MM, menegaskan bahwa musyawarah pertanggungjawaban bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen moral dalam tata kelola ekonomi desa.
“Muskal pertanggungjawaban bukan hanya untuk memenuhi administrasi, tetapi inilah komitmen BUMKal maupun Pemerintah Kalurahan untuk mengutamakan transparansi dan akuntabilitas sosial. BUMKal bukan milik pengurus, bukan juga milik lurah, tetapi merupakan milik seluruh masyarakat. Harapannya ke depan, BUMKal Kepuharjo mampu mendatangkan PADes sekaligus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan BUMKal sangat ditentukan oleh kepercayaan publik, profesionalisme pengelola, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal perkembangan usaha desa.
Sementara itu, Lurah Kepuharjo, Heri Suprapto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus BUMKal Kepuhsari yang telah menjalankan usaha secara bertahap dan menunjukkan perkembangan positif sejak berdiri pada November 2024. Menurutnya, BUMKal menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi kalurahan.
Ia berharap keberadaan BUMKal tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, serta menjadi ruang pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa.
Pada kesempatan tersebut, Direktur BUMKal Kepuhsari, Septiyan Tri Hernawan, memaparkan laporan pertanggungjawaban usaha tahun 2025. Unit usaha utama yang dijalankan berupa peternakan puyuh petelur dengan populasi sekitar 6.000 ekor yang mampu menghasilkan rata-rata 5.200 butir telur per hari. Usaha ini menjadi bagian dari program ketahanan pangan sekaligus strategi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Dari operasional usaha tersebut, BUMKal mencatat pendapatan kotor bulanan sekitar Rp51,6 juta dengan laba bersih kurang lebih Rp6,15 juta per bulan setelah dikurangi biaya operasional. Selain memberikan kontribusi ekonomi, usaha ini juga membuka kesempatan kerja lokal serta mendukung perputaran ekonomi masyarakat melalui distribusi telur dan pemanfaatan limbah menjadi pupuk organik.
Tidak hanya menyampaikan capaian, Direktur BUMKal juga memaparkan rencana pengembangan usaha tahun 2026, salah satunya pengelolaan Lapangan Kepuharjo Sport Center (KSC) sebagai unit usaha baru berbasis olahraga dan ekonomi kreatif desa. Program ini dirancang untuk mengoptimalkan fasilitas olahraga melalui liga sepak bola usia dini, turnamen tahunan, coaching clinic, hingga kegiatan UMKM saat event berlangsung.
Pengembangan sektor olahraga tersebut diharapkan mampu memperluas sumber pendapatan BUMKal sekaligus membangun citra Kepuharjo sebagai pusat aktivitas olahraga masyarakat serta ruang tumbuhnya bakat generasi muda.
Musyawarah berlangsung dinamis dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta forum. Kesepahaman yang mengemuka adalah bahwa keberhasilan BUMKal tidak hanya diukur dari keuntungan usaha, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat secara luas.
Melalui Muskal pertanggungjawaban ini, Pemerintah Kalurahan Kepuharjo bersama BUMKal Kepuhsari menegaskan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola usaha desa yang transparan, profesional, dan berkelanjutan, sehingga BUMKal benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus milik bersama seluruh warga Kepuharjo.
